Berita Basi : Keadilan
Beberapa waktu lalu pemerintah memutuskan untuk
memberikan harga BBM yang setara dengan wilayah lain di Indonesia bagi Papua
dan Kalimantan Utara.
Meskipun Pertamina mengaku harus merugi hingga 400 milyar
pertahun jika harus memberikan harga yang setara dengan wilayah lain bagi Papua
dan Kalimantan Utara karena biaya pendistribusiannya yang demikian tinggi, tapi
pemerintah tetap pada keputusannya.
“Ini masalah keadilan!” itu kalimat yang ditekankan
Presiden.
Pemerintah meminta Pertamina untuk melakukan subsidi
ulang agar bisa menekan kerugian. Distribusi BBM di Papua memang harus
menggunakan pesawat sehingga Pertamina sendiri akhirnya meminta pemerintah
untuk menambah jumlah pesawat agar kelangsungan distribusi selalu terjaga.
Sebelum Presiden Joko Widodo menghapus subsidi BBM di
awal pemerintahannya, pemerintah harus mengeluarkan puluhan trilyun setiap
tahun untuk mensubsidi BBM jenis Premium dan Solar. Subsidi itu sendiri
cenderung dinikmati golongan menengah ke atas.
Jika sekarang pemerintah “hanya harus tekor lebih sedikit”
agar anak-anak bangsa yang ada di Papua juga bisa menikmati harga yang sama
dengan saudara-saudaranya di wilayah lain dan geliat ekonomi di sana beranjak
baik, rasanya kita patut memberikan dukungan kepada pemerintah.
Lagipula jika harga BBM di Papua dan Kalimantan Utara
sama dengan wilayah lain, bisa menghentikan praktek-praktek kotor penimbunan
BBM di Jawa untuk dijual secara diam-diam ke sana demi keuntungan satu dua
pihak karena faktor perbedaan harga yang demikian tinggi.
Kita memang cukup melihatnya dari kacamata keadilan tentang
keputusan pemerintah ini. Pemerintah sendiri pastinya sudah memikirkan lebih
jauh agar Pertamina minimal tak merugi kelewat besar atau syukur-syukur tetap
mendapat untung meskipun sedikit.
Tapi memang setiap keputusan pemerintah yang sedianya
untuk kemaslahatan hidup seluruh masyarakat tak akan luput dari kritikan, baik
kritikan yang bersifat membangun maupun kritikan yang cenderung menghujat dan (kebanyakan)
tanpa solusi.
Setiap hal yang diputuskan pemerintah memang belum tentu akan
memuaskan semua pihak, dan setiap keputusan belum tentu adalah sebuah pilihan terbaik.
Maka dibutuhkan kontrol agar pemerintah tetap berada pada rel yang benar.
Tapi sekali lagi, memberikan kritik seyogyanya disertai
dengan gambaran solusi, bukan menghujat dan cenderung menyalahkan yang terkesan
membodohkan.
Sudah cukup lama saudara-saudara kita di Papua
terlupakan. Jika pemerintah sebagai orang tua ingin bersikap adil terhadap anak-anaknya
yang ada di Papua, semestinya kita ikut mendukung keputusan itu. mereka adalah
saudara-saudara kita tercinta yang sama dengan kita, satu ikatan dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Categories:
Berita Basi
0 komentar:
Posting Komentar